Tambal-Sulam Pengampunan Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai pengaturan tambahan pelaksanaan undang­undang pengampunan pajak ibarat dua sisi uang logam. Di satu sisi, peraturan nomor 11/PJ/2016 itu melegakan wajib pajak yang risau akan kesimpangsiuran implementasi amnesti pajak. Ketentuan baru itu menegaskan program pengampunan pajak tidak berlaku bagi masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp 4,5 juta per bulan. Di sisi lain, peraturan Direktur Jenderal Pajak itu belum cukup memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi semua wajib pajak.

Sebab, derajat peraturan itu berada jauh di bawah undang­undang. Tidak mungkin peraturan setingkat ini seolah­olah “mengoreksi” undang­undang dengan mempersempit subyek dan obyek pengampunan pajak. Andai kata pemerintah ingin mengubah atau mempertegas cakupan pengampunan pajak, hal itu seharusnya dilakukan dengan merevisi Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *